SumbarPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis Sumatera Barat dan Berita Pekanbaru Riau

Hutan Mangrove Agam Disulap Jadi Tambak Udang, Pemerintah Diminta Bertindak

schedule Kamis, 4 April 2019 10:11

AGAM - Beralih fungsinya hutan mangrove di Pasia Paneh, nagari Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara Tiku, Agam, menjadi tambak sangat disayangkan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Resor Agam, karena lokasi tersebut merupakan habitat satwa dilindungi.

Menurut Ade Putra, Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Agam, Kamis (4/4/2019),  saat ini hutan tersebut telah dibuka oleh investor seluas 1,5 hektare dari luas lahan yang mereka miliki 13,7 hektare.

Di lokasi itu juga telah dibuka jalan sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar delapan meter dan lokasi hutan mangrove berada di luar hutan lindung.

"Ini berdasarkan pengamatan yang kita lakukan dengan anggota Polsek Tanjungmutiara dan masyarakat setempat, Rabu (27/3), setelah ada laporan dari masyarakat terkait alihfungsi mangrove ke Polsek Tanjungmutiara," katanya, seperti dilansir dari Antara.

Menurut Ade, saat pengamatan di lokasi tim menemukan satwa dilindungi seperti kucing bakau dan bangau tong-tong. Lokasi tersebut juga merupakan habitat buaya muara.

"Saat ini ada buaya yang sedang bertelur dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi dan diperkirakan menetas pada awal April 2019. Sebelumnya lokasi itu juga ada buaya muara yang bertelur pada awal 2018," ujar Ade.

Selain satwa dilindungi, tim juga menemukan bakau atau mangrove dengan jenis rhizophira sp, avicennia sp, xylocarpus sp, bruguiera sp dan nipah.

Dengan terjadinya ahlifungsi hutan mangrove itu, BKSDA Agam akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Agam, bertujuan agar alih fungsi lahan tidak semakin meluas.

Dikesempatan lain, Ketua Lembaga Sosial Masyarakat Membangun Bersama Membela Bangsa Agam, Lukman, mengatakan pemerintah harus melakukan tindakan tegas terkait ahlifungsi mangrove itu, karena ini merupakan yang kedua kalinya setelah satu hektare hutan mangrove di Gasan Ketek, Nagari Tiku Selatan juga dialihfungsi.

Menurut Lukman, alih fungsi itu melanggar Perda No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Agam. Alih fungsi ini juga melanggar Peraturan Presiden Republik Indonsea No 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Pada PP ini ditetapkan arah kebijakan yakni, peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumber daya pesisir serta peningkatan prodak yang dihasilkan sebagai pendapatan negara dan masyarakat.

"Selain itu juga melanggar Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau kecil. Pada pasal 73 ayat 1 berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar," kata Lukman.***
Berbagi Berita
Berita Terkini
schedule Rabu, 16 Oktober 2019 09:42
schedule Rabu, 16 Oktober 2019 09:37
schedule Sabtu, 12 Oktober 2019 10:08
schedule Sabtu, 12 Oktober 2019 08:18
schedule Sabtu, 12 Oktober 2019 07:02
schedule Jumat, 11 Oktober 2019 17:26
schedule Jumat, 11 Oktober 2019 06:29
schedule Jumat, 11 Oktober 2019 06:25
schedule Kamis, 10 Oktober 2019 15:21
schedule Kamis, 10 Oktober 2019 15:17