SUMBARPOS.COM (SPC), PADANG – Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit minta bupati/walikota koordinasikan pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur Sumbar Daya Air (SDA). Karena pembebasan lahan empat proyek strategis di Balai Wilayah Sungai Sumatera V terkendala.
“Dalam menuntaskan kegiatan pada 2016, kita mengalami sejumlah kendala. Pada umumnya terkait pembebasan lahan, untuk itu kita sampaikan, kondisinya pada Pemprov Sumbar,”sebut Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Faliansyah saat menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumbar di ruang rapat Setdaprov Sumbar.
Dikatakannya, dengan kendala itu, sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Bahkan, ada kegiatan yang sengaja ditunda penyelesaiannya. Proyek-proyek strategis tersebut, di antaranya pembangunan Daera Irigasi Batang Sinamar Tanah Datar. Pembangunan tersebut masih terkendala karena ada lahan yang tidak boleh dimasuki oleh masyarakat untuk dikerjakan. Lahan tersebut bekas banjir 2013.
Kemudian pembangunan Embung di Solok Selatan, masalahnya sama, lahan tidak boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga ada dua embung yang tidak bisa dikerjakan. Selanjutnya pembangunan daerah irigasi (DI) Sawah Laweh, Tarusan Pesisir Selatan. Masyarakat meminta ganti rugi lahan sangat tinggi. Sehingga sulit membebaskan lahan mengingat anggaran terbatas.
Bahkan, pembangunan pengendalian sendimen Batang Kuranji juga mengalami kendala. Proyek dengan segmen tengah Batang Kuranji tersebut terpaksa tidak dilanjutkan sepanjang 55 meter dari 4,5 kilometer pekerjaan. Masyarakat menuntut ganti rugi lahan, karena mengaku sudah memiliki sertifikat. (adv)
