SUMBARPOS.COM(SPC), Padang – Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Surya Jufri mendorong pemerintah setempat menerapkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara menyeluruh untuk tingkat SMP dan SMA di daerah itu pada 2018.
“Kami akui UNBK tidak mungkin diterapkan menyeluruh pada 2017 sebab keterbatasan sarana prasarana. Namun hendaknya dapat dipersiapkan maksimal untuk 2018,” kata dia di Padang, Sumatera Barat, Rabu.
Ia mengatakan ketidaksiapan Kota Padang menerapkan UNBK di seluruh sekolah pada 2017 memang sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu sebab hanya sejumlah sekolah yang benar-benar siap.
Hal itu, katanya, berkaitan dengan ketersediaan komputer yang tidak memadai sehingga tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.
“Yang bisa dilakukan saat ini ialah fokus pada sekolah yang benar-benar siap pada 2017 dan ke depannya dipersiapkan lebih dini,” katanya.
Ia menjelaskan sistem ujian berbasis komputer pada dasarnya sangat diperlukan sebab dinilai mampu meminimalisir kecurangan siswa dan hal itulah yang diperlukan dunia pendidikan saat ini.
Untuk mewujudkan penerapan UNBK seluruh sekolah pada 2018, ujarnya, setiap sekolah mulai saat ini hendaknya mulai melengkapi ketersediaan komputer, baik itu sebanyak siswa maupun mempertimbangkan maksimal pelaksanaan ujian dua shift atau regu.
“Melengkapinya pun harus secara bertahap, tidak bisa sekaligus sebab keuangan Padang belum mampu memenuhi secara langsung,” ujarnya.
Surya Jufri menegaskan untuk memenuhi mobiler sekolah saja seperti bangku harus bertahap, apalagi komputer.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif mengakui khusus untuk pendidikan di Kota Padang telah dianggarkan sekitar 40 persen dari APBD 2017, namun dana tersebut tidak mungkin digunakan untuk melengkapi komputer saja, melainkan untuk gaji guru, perbaikan sekolah, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah serta penyediaan mobiler lainnya.
Bahkan, sebutnya, pada 2016 disediakan Rp11 miliar untuk penyediaan mobiler sekolah khususnya bangku, namun untuk 2017 hanya disediakan Rp1 miliar saja.
Namun, ia mengatakan pemerintah masih mempunyai waktu cukup panjang menjelang target pelaksanaan UNBK menyeluruh pada 2018 sehingga hendaknya mampu memaksimalkan perlengkapan komputer.
“Tentu sumbernya bukan dari anggaran daerah saja, melainkan bisa mengusahakan adanya hibah komputer untuk sekolah,” kata Zulhardi Z Latif.
Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Padang, Ramson mengatakan untuk 2017 hanya terdapat 14 dari 91 sekolah yang menerapkan UNBK.
Jumlah tersebut, katanya, merupakan empat sekolah penyelenggara dan 10 sekolah yang bergabung.
Sekolah yang menjadi penyelenggara tersebut adalah SMPN 1 Padang, SMPN 8 Padang, SMP Islam Al-Azhar dan SMP IT Adzkia.
Sedangkan sekolah yang bergabung yaitu SMPN 2 Padang, SMPN 7 Padang, SMPN 11 Padang, SMPN 24 Padang, SMPN 25 Padang, SMPN 30 Padang, SMPN 31 Padang, SMPN 33 Padang, SMP Adabiah, dan SMP Pembangunan Lab School Padang.
Ramson mengatakan pelaksanaan UNBK di Padang baru pertama kali dilaksanakan pada 2017 sehingga diperlukan persiapan yang matang serta menyiasati kekurangan fasilitas dalam pelaksanaannya, seperti komputer.
Untuk menyiasati kekurangan fasilitas komputer akan dilakukan pemakaian komputer SMA atau SMK, hal itu karena SMA/SMK lebih dulu menyelenggarakan UNBK dibandingkan tingkat SLTP.
Pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP, gelombang pertama pada 2, 3, 4 dan 15 Mei, sementara gelombang dua 8, 9, 10 dan 16 Mei 2017. (adv)
