SUMBARPOS.COM(SPC), PADANG – Komisi X DPR berjanji memperjuangkan tambahan dana alokasi umum (DAU) untuk Sumbar. Kenaikan setidaknya tiga persen dari sebelumnya atau senilai Rp58 miliar.
Untuk diketahui DAU Sumbar pada 2017 sebenyak Rp1,9 triliun. Jumlah ini meningkatkan Rp691 miliar dari tahun lalu. Namun kenaikan tersebut tak mencukupi tambahan kebutuhan biaya Sumbar karena beralihnya 11 wewenang dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi.
Wakil Ketua Komisi X, Ferdinansyah saat berkunjung ke Padang, menyatakan komitmen untuk memperjuangkan kenaikan DAU.
Dia mengakui saat ini pemerintah provinsi kelabakan karena adanya 11 kewenangan berpindah dari kabupaten/kota ke provinsi. Beberapa diantaranya urusan pendidikan, pertambangan dan kehutanan.
Di lain sisi, kata dia, kenaikan DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi tak bisa mengimbangi kebutuhan tambahan biaya karena pengalihan wewenang itu. Alhasil sangat banyak anggaran pada APBD digunakan untuk membayar belanja pegawai untuk 11 kewenangan tersebut.
“Solusinya memang harus ada tambahan DAU dari pemerintah pusat ke provinsi. Sebenarnya ini sudah disampaikan Menteri Pendidikan dan kebudayaan ke DPR RI karena urusan pengalihan wewenang SMA/SMK lah yang paling banyak menyedot APBD provinsi,” lanjutnya.
Tambahan DAU untuk provinsi minimal harus 3 persen. Masalah kenaikan DAU ini, menurut dia akan menjadi pembahasan yang diutamakan di DPR. (adv)
