SUMBARPOS.COM (SPC), PADANG – Wali Kota Padang, Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus tetap menjauhi kepentingan politik dalam bentuk apapun yang rentan dan dapat merusak citra Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Korpri memiliki peranan strategis itu sangat rentan disusupi kepentingan politik dalam berbagai cara dan bentuk,” kata Mahyeldi saat melakukan pertemuan dan buka bersama Korpri di Padang, akhir pekan lalu.
Menurutnya Korpri sebagai wadah yang menaungi dan memperjuangkan kepentingan ASN tentunya bersifat netral dan profesional.
Ditambah sebagai organisasi yang memiliki peranan sebagai penyelenggara negara dan penunjang suksesnya program pembangunan.
Peranan Korpri yang netral amat dibutuhkan untuk memperkuat pengembangan kepemerintahan daerah ke depan.
“Untuk itu Korpri harus mencegah ASN yang terlibat dalam kepentingan politik baik secara pribadi ataupun politik,” tambahnya.
Lebih lanjut menurut Mahyeldi, bila Korpri sampai terlibat dalam kepentingan politik secara langsung atau tidak akan merusak netralitas organisasi tersebut.
Terutama dalam menjaga netralitas di mata masyarakat yang implikasinya berupa citra buruk dan suasana tidak kondusif.
“Marilah bersama kita jaga profesionalisme korpri sebagai tombak utama jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu pengamat politik Unand Asrinaldi justru menilai seharusnya pemerintah memberikan kesempatan untuk ASN terjun ke politik.
Namun untuk mencapai itu ASN harus mengikuti serangkaian tes dan kompetensi agar terhindar dari konflik kepentingan.
Dengan catatan tidak diboncengi kepentingan yang jelas ingin merusak, katanya.
