SUMBARPOS.COM(SPC), SIJUNJUNGManager Advokasi dan Kebijakan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Sumatera Barat, Rainal Daus mengajak masyarakat Kabupaten Sijunjung memanfaatkan hutan tanpa merusak lingkungan.
“Hutan bisa menyejahterakan masyarakat di sekitarnya tanpa harus melakukan penebangan kayu, seperti melakukan upaya konservasi berupa penanaman areal kawasan dengan tumbuh-tumbuhan yang mampu memberi manfaat lebih seperti pohon buah dan lain sebagainya,” kata dia pada sosialisasi tentang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Nagari Paru, kecamatan Sijunjung, Selasa.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya bersedia memberikan bantuan berupa pengurusan administrasi dan pendampingan dalam menyusun rencana kerja kelompok masyarakat, untuk diajukan ke pihak kementerian terkait.
Upaya tersebut sudah dilakukan oleh beberapa daerah lainnya di provinsi itu yang memiliki kawasan hutan cukup luas yang berada di areal perhutanan adat milik masyarakat setempat.
“Upaya itu terbukti mampu memperkecil potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat terkait pemanfaatan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Asisten Komunikasi KKI Warsi Jambi menambahkan program pemanfaatan hutan yang dimaksud adalah kelompok masyarakat menjadikan hutan nagari atau desa adat sebagai hutan konservasi dengan status menjadi hak milik masyarakat nagari.
Tidak diperbolehkan ada kegiatan penebangan atau bentuk eksploitasi lainnya yang dapat merusak kelestarian hutan yang diserahkan pemerintah untuk dikelola.
“Kami melihat di Sijunjung memang memiliki hutan yang cukup luas dan itu harus tetap dijaga kelestariannya,” ujar dia.
Sementara itu, Wakil Bupati setempat, Arrival Boy menyambut baik kegiatan yang digelar pihak KKI Warsi bersama 93 utusan nagari dan desa di Sumatera Barat.
“Di daerah ini terdapat sekitar 171 ribu hektare kawasan hutan dan hanya sekitar 41 ribu hektare diantaranya yang sudah terkelola oleh masyarakat,” kata dia.
Ia berharap, kegiatan tersebut mampu melahirkan perencanaan yang positif untuk menyelamatkan hutan dengan beragam kekayaan hayati yang hidup di dalamnya.
“Sehingga hasil alam yang dimiliki itu bisa menjadi modal awal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar program reforma agraria dan perhutanan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 40 persen rakyat yang masuk dalam lapisan ekonomi terbawah.
“Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset betul-betul dikawal detil dan tepat sasaran sehingga mampu menyentuh 40 persen rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas (ratas) reforma agraria dan kehutanan sosial di Kantor Presiden Jakarta. (adv)
