JAKARTA ,SUMBARPOS.COM – Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan mengomentari rencana pelaksanaan unjuk rasa besar-besaran bertajuk Aksi Bela Islam II pada Jumat mendatang (4/11).
Pria asal Tebingtinggi, Sumatera Utara yang menyandang nama Muhammad Ramdhan Effendi setelah masuk Islam itu menyampaikan komentarnya melalui sebuah surat terbuka. Dalam pandangan Anton, ada agenda tersembunyi di balik aksi untuk meminta polisi menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama terkait dugaan penistaan Alquran itu.
Anton mencium ada upaya menyudutkan pemerintah dengan menunggangi aksi unjuk rasa yang akan melibatkan berbagai ormas Islam itu. “Demo yang direncanakan tersebut dapat dicurigai bermuatan agenda untuk mendiskreditkan pemerintah,” tulisnya.
Karenanya dia meminta agar Polri menangkap provokator yang memperkeruh ketertiban dan keamanan negara. Dia mewanti-wanti agar polisi bertindak tegas terhadap pihak yang memainkan isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) dalam politik.
“Menghimbau semua pihak terutama para tokoh agama agar mengingatkan masyarakat untuk bisa menahan diri dan tidak terprovokasi politisasi isu SARA,” ujarnya.
(jpnn)
Berikut surat terbuka Anton Medan:
Sikap Anton Medan
Mengantisipasi Rencana Demi 4 November 2016
Disampaikan secara terbuka pada tanggal 31 Oktober 2016
- Bahwa telah beredar kabar akan berlangsung demonstrasi besar-besaran tanggal 4 November 2016 yang diduga dimotori oleh Habieb Rizieq Shihab dkk.
- Rencana demo tersebut telah dapat dideteksi berangkaian dengan pernyataan Ahok yang telah diketahui umum, dan Ahok pun telah meminta maaf kepada publik.
- Ahok adalah Basuki Tjahaja Purnama, Gubemur DKI Jakarta, seorang kehununan Tionghoa dan non-muslim.
- Demo yang direncanakan mengerahkan massa sangat banyak itu oleh karenanya berkecenderungan membesar-besarkan persoalan dengan menghembus-hembuskan isu SARA, yang seharusnya justru disikapi dengan arif dan bijaksana.
- Demo yang direncanakan tersebut dapat dicurigai bermuatan agenda untuk mendiskreditkan pemerintah.
- Perlu dihimbau kepada para pendemo agar tidak menghembushembuskan isu SARA dan tidak mendiskreditkan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota).
- Perlu diingatkan kepada para pendemo bahwa menghembushembuskan isu SARA dan mendiskreditkan pemerintah berpotensi melecehkan Pancasila.
- Perlu ditegaskan kepada para pendemo bahwa melecehkan Pancasila artinya berhadapan dengan negara dan rakyat Indonesia.
- Sadarlah, masih jauh lebih banyak patriot penegak Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang juga bisa melakukan demo turun ke jalan.
- Mendesak pemerintah dalam hal ini Polri sebagai aparat keamanan untuk menjamin rasa aman warga negara.
- Mendesak Polri menindak tegas pihak-pihak yang melecehkan Pancasila dan melakukan politisasi SARA yang mengancam keutuhan NKRI
- Dikhawatirkan, jika Polri tidak menindak tegas pihak-pihak yang melecehkan ideologi negara Pancasila, maka bisa saja sebagai anak bangsa yang mencintai Pancasila dan Merah Putih akan turun tangan bertindak menyelamatkan keutuhan NKRI. Ini berpotensi mengakibatkan benturan horizontal.
- Menghimbau semua pihak terutama para tokoh agama agar mengingatkan masyarakat untuk bisa menahan diri dan tidak terprovokasi politisasi isu SARA.
Salam Persatuan dan Kesatuan
Anton Medan
